Kemenhub Ulas Ketentuan Taksi On-line yang Baru

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) lewat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tengah mengulas ketentuan taksi on-line baru dengan stakeholder perhubungan seperti Dinas Perhubungan, Organda, serta Asosiasi Driver On-line, serta Koperasi Taksi On-line.

Seperti di ketahui MA membatalkan 14 point dalam Ketentuan Menteri Perhubungan Nomor 26 Th. 2017 Mengenai Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraaan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM 26).

Pembatalan itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta Undang-Undang Lantas Lintas serta Angkutan Jalan (LLAJ).

” Kami dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kemenhub, mengadakan Komunitas Group Discussion untuk menyerap masukan. Mungkin saja Permenhub 26 itu ada kekurangan, ” ungkap Pelaksana Pekerjaan (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hindro Surahmat, di Hotel Alila, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Menurut dia, sesudah putusan MA, pihaknya selalu mencari formula baru berkaitan ketentuan taksi on-line dengan mengakomodir beragam pihak termasuk juga memperoleh input ataupun anjuran supaya ketentuan taksi on-line nanti di terima semua pihak.

” Kami menjaring info dari orang-orang, serta selekasnya menindaklanjuti putusan itu dengan coba buat ketentuan yang kurang lebih dapat dipakai basic untuk mengadakan pada umumnya, baik itu on-line ataupun off line, ” kata Hindro.

Terlebih dulu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memohon pada sopir serta orang-orang pemakai taksi on-line tidak resah berkaitan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan ketentuan taksi on-line.

” Kami berikan pada orang-orang terlebih pemakai taksi operator taksi janganlah resah karna saat efisien dari MA itu yaitu tiga bulan, ” tutur Budi Karya.

Kurun waktu tiga bulan itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga akan kembali berdiskusi dengan pemangku kebutuhan beda untuk merumuskan kembali ketentuan mengenai taksi on-line.